Isu mengenai «Mentalitas Penjilat» di lingkungan sekolah adalah rahasia umum yang sering kali merusak iklim kerja dan motivasi para pendidik yang berintegritas. Fenomena di mana guru yang pandai «cari muka» atau melakukan upaya subyektif untuk menyenangkan atasan lebih cepat naik pangkat dibanding mereka yang fokus pada kualitas pengajaran adalah potret nyata dari kegagalan sistem meritokrasi.

Berikut adalah bedah kritis mengenai mengapa budaya «penjilat» ini bisa tumbuh subur dan melangkahi profesionalisme:

1. Subyektivitas Penilaian Kinerja

Meskipun saat ini sudah banyak aplikasi penilaian kinerja digital, peran Kepala Sekolah sebagai penilai utama tetap menjadi faktor penentu (key player).

• Bias Kedekatan (Halo Effect): Atasan cenderung memberikan nilai tinggi kepada guru yang sering terlihat «membantu» urusan pribadi atau administratif atasan, meskipun kontribusi mereka di kelas minimal. Kepatuhan buta sering kali dianggap sebagai «loyalitas profesi.»

• Visibilitas vs. Substansi: Guru yang pintar cari muka biasanya sangat menonjol dalam hal-hal yang bersifat seremonial dan terlihat oleh atasan. Sementara itu, guru yang pintar mengajar sering kali «tenggelam» di dalam kelas bersama siswanya, sehingga prestasi nyata mereka tidak terlihat secara langsung oleh birokrasi.

2. Struktur Birokrasi yang Masih Feodal

Banyak instansi pendidikan yang masih mengadopsi budaya patriarki dan feodalistik, di mana menyenangkan atasan adalah «jalur aman» untuk karier.

1. Asal Bapak Senang (ABS): Dalam budaya ini, kritik atau saran inovatif dari guru pintar sering kali dianggap sebagai ancaman atau pembangkangan. Sebaliknya, guru penjilat yang selalu setuju dengan kebijakan atasan (meskipun salah) akan dianggap sebagai «tim yang solid.»

2. Politisasi Jabatan: Di tingkat daerah, promosi jabatan guru menjadi kepala sekolah atau pengawas sering kali dipengaruhi oleh kedekatan politik dengan kekuasaan lokal. Guru yang pandai menjilat biasanya lebih gesit membangun jejaring ini.

Perbandingan: Guru «Pintar Mengajar» vs. Guru «Pintar Cari Muka»

3. Beban Administrasi sebagai Celah

Sistem kenaikan pangkat yang sangat administratif (seperti pengumpulan angka kredit atau poin aplikasi) memberikan celah bagi mereka yang pandai «memoles» dokumen.

• Manipulasi Bukti Fisik: Guru yang fokus mencari muka biasanya lebih luang waktunya untuk mengurusi berkas, menyusun laporan yang tampak hebat di atas kertas, atau mengikuti kegiatan seremonial yang menghasilkan sertifikat, sementara guru yang sibuk mengajar tidak memiliki waktu untuk «bersolek» secara administratif.

• Delegasi Tugas Ke orang Lain: Tak jarang, oknum guru penjilat menggunakan kedekatannya dengan atasan untuk mendapatkan dispensasi tugas mengajar, sehingga mereka punya lebih banyak waktu untuk mengurusi proses kenaikan pangkat mereka sendiri.

4. Dampak Psikologis: Demotivasi Massal

Ketika guru melihat bahwa jalur «cari muka» lebih menjanjikan daripada jalur «prestasi mengajar,» maka akan terjadi degradasi kualitas pendidikan secara masif:

• Guru Pintar Memilih Mundur: Guru-guru yang kompeten namun idealis akan merasa jengah dan memilih untuk bekerja «sekadarnya» atau bahkan keluar dari sistem karena merasa tidak dihargai.

• Rusaknya Keteladanan: Siswa dapat merasakan aura persaingan yang tidak sehat di ruang guru. Jika guru mencontohkan perilaku penjilat, maka nilai-nilai kejujuran dan kerja keras yang diajarkan di kelas menjadi omong kosong belaka.

5. Kesimpulan: Membangun Sistem Penilaian 360 Derajat

Untuk memberantas mentalitas penjilat, sistem kenaikan pangkat harus dirombak agar tidak hanya bergantung pada penilaian satu arah dari atasan:

• Penilaian Rekan Sejawat & Siswa: Kenaikan pangkat seharusnya juga mempertimbangkan testimoni anonim dari rekan guru dan hasil survei kepuasan siswa/orang tua terhadap kualitas pengajaran.

• Audit Kinerja Berbasis Kelas: Pengawas harus lebih banyak menghabiskan waktu mengamati interaksi di kelas daripada memeriksa tumpukan PDF di aplikasi.

• Transparansi Promosi: Setiap promosi jabatan harus diumumkan dengan kriteria prestasi yang jelas, sehingga publik (guru lain) bisa menilai kewajarannya.

Pangkat dan jabatan seharusnya menjadi akibat dari kualitas mengajar, bukan hasil dari kelihaian bersilat lidah di depan atasan.

Menurut Anda, apakah perlu ada aturan di mana Kepala Sekolah dilarang memberikan penilaian kinerja kepada guru yang memiliki hubungan kekerabatan atau kedekatan personal tertentu guna meminimalkan bias «cari muka»?